Perang Baliho Menuju 2012

Satu yang menjadi ciri khas ketika suatu daerah akan melangsungkan pesta demokrasi seperti Pemilukada, banyaknya promosi sang bakal calon. Promosi memang sah-sah saja jika mengikuti aturan berlaku. Tapi, apa jadinya jika promosi justru menggunakan fasilitas atau alat-alat kekuasaan birokrat. Itu yang dirasa kurang fair play.

Ibukota DKI Jakarta akan menggelar perhelatan akbar itu pada pertengahan tahun 2012 mendatang. Meski masih satu tahun, tapi gaung persaingan para bakal calon sudah mulai dirasa sejak saat ini. Mulai dari kegiatan yang sering mengunjungi warga atau pasang promosi diri via baliho atau spanduk.

Teranyar dilakukan bakal calon yang notabene adalah seorang incumbent, Fauzi Bowo. Foke sedikit beruntung karena dirinya memiliki jaringan birokrat yang bisa digunakan untuk sedikit menyelinap mempromosikan diri program kerja. Seperti pemasangan spanduk berukuran 13 lantai gedung Pemprov DKI yang bertemakan "Sukseskan KTT ASEAN 2011".

Salahkah Foke membentangkan spanduk sebesar itu? Jika dia sebagai Gubernur DKI Jakarta maka wajar-wajar saja. Tapi, yang menjadi persoalan kenapa harus poster sebesar itu yang tentu saja menghabiskan duit rakyat yang semestinya bisa disalurkan ke pos yang lebih membutuhkan. Kedua, kalau spanduk atas nama Pemprov DKI Jakarta, mengapa tidak ada Prijanto di dalam foto tersebut, padahal dia adalah pendamping gubernur di DKI Jakarta.

Dugaan adanya unsur politis dalam pemasangan spanduk pun mengemuka. Fadjroel Rachman mengatakan pemasangan baliho itu menyolong start kampanye Pemilukada. Meski dibantah Pemprov DKI Jakarta yang menyebut pemasangan spanduk atas perintah Menteri Luar Negeri RI.

Celakanya, apa yang dilakukan pak gubernur akhirnya diikuti semua tokoh yang disebut-sebut bakal maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Jakarta akhirnya dipajangi wajah, tulisan yang intinya mempromosikan para tokoh yang bakal calon gubernur tersebut. Kalau sudah seperti itu warga terpaksa disuguhkan spanduk-spanduk yang terkadang merusak pemandangan. Karena, pada hakikatnya semua itu terjadi di tahun saat Pemilukada akan digelar. Setelah itu? Sudah lupa tuh...